DAIRI, aksesco.com – Unjuk rasa atas penegakan hukum yang bobrok, mandek dan tebang pilih dilaksanakan oleh Pengunjukrasa yang menamakan diri Forum Peduli Penegakan Keadilan dan Hukum. Forum ini terdiri dari OKP Dan Mahasiswa diantaranya, Ikatan Pemuda Karya (IPK), KNPI, GMNI, HMI, PMII, IPNU dan Pemuda Muhammadiyah
Massa aksi ber unjukrasa di depan Mapolres Dairi, Sumatera Utara, Senin (13/4/2026).
Mereka meminta Kepada Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo agar ada evaluasi menyeluruh struktur Organisasi Polres Dairi. Jika tidak bisa seluruh nya, mereka meminta secara khusus yang di evaluasi adalah Kasat Reskrim, AKP Wilson Manahan Panjaitan,
Kasat Narkoba, Iptu Marlon Dobik Hutapea dan juga Kapolres Dairi AKBP Otniel Siahaan.
Seluruh perwakilan organisasi
menyampaikan orasinya secara bergantian diantaranya, Abdi Manullang dari Ikatan Pemuda Karya (IPK), Robinson Simbolon ( IPK), Sastra Lingga ((KNPI), Mansyah Siregar (KNPI), Arif Manik ( DPD KNPI SUMUT), Firman Lingga ( Pemuda Muhammadyah), Andi Silalahi (GMNI), Arih Yaksana Bancin (Advokad), Yoki Bintang (IPNU), Prada Maha ( PMII), Dike Simbolon (HMI).
“Kami menduga ada yang tidak beres dengan peredaran narkoba di Dairi. Kami minta pengungkapan kasus narkoba harus sampai ke bandarnya. Pemakai, bukan bandar,” kata Abdi Manullang, Avokad yang juga merupakan Sekretaris DPD IPK Dairi.
“Mandeknya proses hukum bukan hanya sekadar persoalan teknis, melainkan menjadi indikator kuat adanya dugaan lemahnya profesionalitas, integritas, bahkan potensi praktik tebang pilih dalam penanganan perkara” .Pungkasnya
Sastra Lingga Mewakili DPD KNPI Dairi secara Khusus menyoroti kinerja Kasat Reskrim AKP Wilson Panjaitan. Menurutnya banyak perkara yang sedang dibawakan dalam Aksi Unjuk Rasa yang ber tagar MIMBAR BEBAS GELAR PERKARA RAKYAT adalah dibawah tupoksi Kasat Reskrim. Penanganan Perkara yang lambat, dan kurang informatif dalam progres perkara yang sedang berjalan.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan kepada aparat penegak hukum, antara lain:
1. Mendesak reformasi birokrasi di Polres Dairi dalam penegakan hukum.
2. Mengusut tuntas dugaan praktik jual beli hukum.
3. Menyoroti keberadaan DPO yang dinilai belum efektif.
4. Menuntut penghentian dugaan persekongkolan antara bandar narkoba dan aparat.
5. Mendesak penghentian praktik tebang pilih dalam penanganan perkara.
6. Menyatakan kondisi darurat sosial terkait penegakan hukum di Dairi.
7. Mengkritisi lambannya penanganan perkara di Satreskrim Polres Dairi.
Aksi tersebut juga mengacu pada sejumlah dasar hukum, di antaranya Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, serta Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012.
Massa menegaskan unjuk rasa ini murni gerakan Rakyat. Demonstrasi merupakan bentuk kontrol sosial. Pemuda dan Mahasiswa geram atas banyaknya pengaduan warga Dairi atas kinerja Buruk Jajaran Polres Dairi. Mereka berharap Kapolri dan Kapoldasu memberikan atensi atas aksi massa yang terlaksana hari ini. pembenahan harus segera dilakukan guna mengembalikan kepercayaan publik terhadap Institusi Polri.
Aksi unjuk rasa beberapa elemen Masyarakat Dairi langsung diterima Kapolres Dairi, Dalam keterangannya Kapolres mengapresiasi masyarakat yang telah menyampaikan pendapat secara tertib dan kondusif. Ia menegaskan bahwa partisipasi publik merupakan bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian.
”Kami mengucapkan terima kasih atas masukan yang diberikan kepada Polres Dairi. Hal ini menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk terus berbenah,” ujar Otniel.
Ia juga mengakui masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan tugas di jajarannya. Karena itu, pihaknya akan melakukan evaluasi guna memastikan penegakan hukum berjalan lebih optimal ke depan.
Jika ada penanganan hukum yang dirasa kurang maksimal, kami akan melakukan perbaikan. Saya akan mengevaluasi bawahan agar kekurangan tersebut dapat diperbaiki, ucapnya.(SL)
