MEDAN, akses.co – Anggota DPRD Provinsi Sumut, Zeira Salim Ritonga, punya hitung-hitungan sendiri dalam pengadaan paket sembako yang akan diberikan kepada 1.321.436 KK warga terdampak wabah covid-19. Menurutnya, nilai paket sembako yang berisi 10 kg beras, 2 kg gula pasir, 2 kg minyak makan dan 20 bungkus mie instan senilai Rp 225.000 terlalu mahal dan tidak wajar.
“Saya mantan pedagang sembako, bahkan keluarga saya saat ini juga pedagang sembako. Harga beras premiun saat ini per 10 Kg @ Rp 110.000, Gula 2 kg Rp 30.000, minyak goreng 2 kg Rp 22.000, Indomie 20 bks Rp 41.000, total harga Rp 203.000, ditambah biaya packing dan ongkos Rp10.000 (Rp 5.000 per paket dan ongkos Rp 5000 per paket). Jadi total biaya sembako hanya Rp 213.000 per paket,” katanya, Senin (18/5/2020).
Menurutnya, terdapat selisih Rp12.000 per paket dari harga yang ditetapkan Rp 225.000. Jika kelebihan harga Rp12.000 dikalikan 1.321.436 paket, sehingga sekitar Rp15, 8 miliar lebih menguap.
Ia meminta Kepala BPBD Provinsi Sumut, Riadil Akhir Lubis untuk transparan dan melakukan kroscek harga sekaligus memperinci jumlah dan harga per item bahan kebutuhan pokok tersebut.
“Perlu mengkroscek lagi di lapangan dan dicari perbandingan dengan harga-harga dipasaran,” katanya.
Terkait dikenakan biaya gudang, Zeira menyebut hal itu harusnya bukan lagi tanggung jawab Pemprovsu, tapi sudah bagian dari biaya pengusaha.
“Jika biaya gudang dimasukkan dalam perhitungan untuk belanja, seperti yang dinyatakan Kepala BPBD Sumut Riadil, akan disinyalir terjadi mark up belanja. Apa lagi pengadaan tersebut tanpa melalui tender, tapi dengan sistem belanja langsung,” tutupnya. (ggs)
