BATU BARA, aksesco.id – Rapat Paripurna pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Batu Bara Atas Penyampaian Nota Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Batu Bara TA.2022. Fraksi Gerindra soroti Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara dari 102,32% di tahun 2021 menurun diangka 96,53% di tahun 2022.
Bahwa target Pendapatan Daerah pada APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 1.185.019.396.981,00 (1 Triliun 185 Miliyar 019 Juta 396 Ribu 981 Rupiah) dan realisasi pendapatan daerah pada APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 1.143.905.508.894,44 (1 Triliun 143 Miliyar 905 Juta 508 Ribu 894 Rupiah 44 Sen).
Melalui juru bicara F-Gerindra, Ahmad Fahri Meliala, ST menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah pada APBD tahun anggaran 2022 belum dapat tercapai atau hanya sebesar 96,53% di bandingkan tahun 2021 yang target PAD lebih sampai 102.32%.
“Hal apa saja yang menyebabkan target pendapatan daerah pada APBD tahun anggaran 2022 tidak tercapai,” sebut AFM membacakan Pandangan Umum F-Gerindra, Selasa (20/06/2023).
Kemudian, target belanja daerah pada APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp.1.288.459.697.330,00 dan realisasi belanja daerah pada APBD tahun anggaran 2022 sebesar rp. 1.194.002.086.885,22.
Ia menyebutkan, ada terjadi penghematan belanja daerah sebesar rp.94.457.610.444,78 (94 Miliyar 457 Juta 610 Ribu 444 Rupiah 78 Sen) dari target belanja daerah.
Terkait dengan dapat dihematnya belanja daerah ini, Fraksi Gerindra mempertanyakan apakah penghematan itu terjadi karena faktor efesiensi atau karena faktor banyaknya program kegiatan yang telah dianggarkan tidak terlaksana.
Untuk dapat mengukur tingkat pencapaian dari pelaksanaan kegiatan program Pemerintah, maka perlu diketahui sasaran-sasaran kinerja sebagai dasar penilaian kinerja Pemerintah Daerah.
Pengukuran kinerja merupakan suatu proses sistematis untuk menilai apakah program kegiatan yang telah direncanakan telah dilaksanakan sesuai rencana pembangunan di Kebupaten Batu Bara, dan yang lebih penting adalah apakah telah mencapai keberhasilan yang telah ditargetkan pada saat perencanaan.
Fraksi Partai Gerindra memandang kedepan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran sudah semestinya semakin diperketat bersamaan dengan upaya memperbaiki struktur penganggaran agar lebih tepat guna dimasa-masa mendatang.
“Kami berharap ada keterpaduan antara perencanaan dan prioritas penggunaan keuangan untuk pembangunan daerah sehingga dapat dicapai secara merata bagi kesejahteraan masyarakat,” tutur Fahri.
Untuk itu ia menyebutkan, Fraksi Gerindra meminta agar seluruh OPD bekerja keras dan bergerak cepat dan tepat dalam melaksanakan program dan kegiatan sehingga target-target yang ingin dicapai terpenuhi serta serapan anggaran mampu dimaksimalkan.
Selanjutnya, F-Gerindra menyerahkan sepenuhnya kepada pansus yang nantinya akan di bentuk dalam melakukan pembahasan selanjutnya bersama tim OPD terkait dengan harapan proses pembahasan harus dilandasi oleh prinsip prinsip profesionalisme, objektif, taat asas dan bertanggungjawab. (firs)
