LANGKAT, akses.co – Kabupaten Langkat baru saja mendapat hadiah ulang tahun hari jadi kabupaten yang sangat mengejutkan, yaitu tertangkapnya Bupati Langkat pada saat itu dikarenakan dugaan tindak pidana korupsi.
Hal ini menjadi pelajaran bagi kita semua khususnya di Pemkab Langkat agar lebih berbenah diri lagi dalam menyikapi oknum oknum yang coba coba bermain main dengan uang rakyat.
Kita semua memiliki peran serta dalam hal pencegahan tindak pidana korupsi sesuai tupoksi masing masing.
Akan tetapi kejadian yang mengakibatkan Bupati Langkat non aktif menjadi tersangka tersebut tidak juga meninggalkan efek jera bagi oknum oknum yang memang senang merongrong uang rakyat.
Salah satu contohnya terdapat dugaan tindak pidana korupsi di dinas pertanian Langkat tahun anggaran 2021 yang bersumber dari dana DAK 2021 sebesar Rp500.000.000,00- tentang bantuan pembangunan lumbung pangan kepada penerima kelompok tani Cinta Damai yang diketuai oleh Sukari Teguh, beralamat di Desa Paya Rengas Kecamatan Hinai. Adapun item yang dibangun adalah rumah mesin + lantai jemur + gedung penyimpanan gabah sebesar Rp380.000.000,00- dan pengadaan mesin RMU sebesar Rp 120.000.000,00-. Bantuan yang bersumber dari APBD 2021 sebesar Rp50.000.000, 00- untuk pembelian gabah.
Dan terkait dugaan pemotongan gaji para honorer di dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 25.000 dengan alasan uang administrasi fotocopy dan lain sebagainya yang dilakukan oleh oknum Kasubag Umum Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat.
Dugaan tindak pidana korupsi disini bervariasi, ada terkait pungutan liar dan ada juga dugaan pemotongan dana pada saat pencairan.
Terkait dugaan pungli diatas yaitu menyangkut dana DAK TA 2021 yang diduga diperankan oleh oknum PPTK pada tahun itu yang berinisial UK yang diduga meminta jatah ataupun bagian dari dana yang diterima poktan dengan angka yang fantastis. Yang lebih menarik lagi, oknum PPK yang berinisial AK Seperti orang yang benar benar tidak mengetahui hal ini pada saat di sambangi awak media maupun di konfirmasi via telpon.
Akan tetapi, proses dugaan tindak pidana korupsi tidak akan pernah berjalan sendiri melainkan dengan sistem kerjasama yang baik antara atas dan bawah.
Belum lagi habis dugaan korupsi terkait bantuan lumbung pangan dan juga pemotongan honor di distan pangan Langkat, kini beredar pula isu dugaan akan adanya pengadaan hewan ternak _BABI_ TA 2022. Yang menjadi permasalahan disini adalah, adanya dugaan kepentingan Kepala Dinas Pertanian dengan memanfaatkan ternak _BABI_ miliknya agar lebih mudah menikmati uang negara. Bukan main oknum kadis inisial HT ini, demi memuluskan niatnya, oknum kadis tersebut yang merupakan Pengguna Anggaran mengambil tugas lagi sebagai PPK dan menghilangkan fungsi dari para PNS yang memiliki sertifikat untuk menjadi PPK.
Menanggapi dugaan diatas, koordinator ASOSIASI MAHASISWA ANTI KORUPSI SUMUT (ASMAK-SU) Rusman Hasibuan saat ditanya awak media mengatakan bahwa” Kami sebagai pemuda juga sudah menyikapi hal diatas dengan melayangkan surat konfirmasi ke pihak terkait, pada saat itu kami dipanggil oleh pihak dinas dan diajak berdiskusi, sesaat sedang berdiskusi dengan kadis, tiba tiba datang 2 orang yang salah satunya mengaku oknum DPRD Langkat, dan satu lagi temannya.
Kami jadi bingung saat itu, apa maksud dan tujuan kadis mengundang orang yang menurut saya tidak berkompeten menanggapi hal ini. Yang lebih mengherankan lagi bg, teman pak dewan itu ngancam pulak itu bg, kata dia sama kadis, “`biarkan j pak kadis, mau apa rupanya orang itu“`
Habis itu kami langsung keluar la bang dari ruangan kadis sambil bilang kita pasti ketemu nanti di kejatisu maupun poldasu saat kami demo nanti tutupnya”.
Kalau kejadian seperti ini terus menerus terjadi di negeri bertuah Langkat ink, maka siapapun pemimpinnya tetap saja ada oknum oknum yang merasa kebal hukum dengan melakukan berbagai cara seperti yang terjadi saat pertemuan pihak dinas dengan mahasiswa. Bukan mencari solusi demi kebaikan kedepannya, tapi malah mengedepankan arogansi seorang pejabat dengan menghadirkan oknum DPRD Langkat lengkap dengan temannya yang juga diduga datang untuk mengintervensi adek adek mahasiswa.
Bapak kapolres, kajari dan pimpinan DPRD Langkat khususnya komisi B harus segera meninjau dan melakukan sesuatu agar segera menjadikan efek jera bagi oknum oknum yang tersebut diatas. ( MY )
