MEDAN, akses.co – Cara Pemko Medan dalam membantu masyarakat kurang mampu ditengah pandemi Covid-19 dinilai tidak manusiawi. Walikota Medan diminta evaluasi cara penyaluran bantuan ke masyarakat.
Hal itu disampaikan pengurus Korp Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Sumut, Ronggur Raja Doli Simorangkir, M.A, Selasa (7/4/2020). Ronggur mengatakan, seharian ini banyak laporan dari masyarakat bahwa penyerahan bantuan harus pakai embel-embel keterangan tidak mampu dan lain sebagainya.
“Ada yang pakai kertas bertuliskan tidak mampu, dan bahkan ada nenek-nenek tua yang sampai harus dikalungkan kertas bertuliskan tidak mampu demi hanya bantuan beras 5 kilo. Jika mau membantu, tentu kan tidak harus begitu caranya, kan masih ada cara manusiawi lainnya,” katanya.
Menurutnya, salah satu titik lokasi kejadian tersebut ialah di Belawan. Ronggur menjelaskan, menurut informasi dari warga, Kepala Lingkungan (Kepling) ternyata mengharuskan masyarakat menggunakan atribut tersebut untuk mendapatkan bantuan.
“Kepling itu kan struktur organisasi pemerintahan yang paling dekat dengan warganya. Tentu dia tau yang mana yang pantas dan mana yang tidak pantas untuk menerima bantuan. Jadi kenapa cara pendistribusian nya harus seperti ini,” katanya.
Ronggur menilai, gerak cepat Plt. Walikota Medan, Akhyar Nasution, dalam membantu masyarakat kurang mampu yang terimbas dampak Covid-19 harus kita apresiasi. Namun alangkah baiknya pendistribusian tersebut sejalan dengan niat yang baik tersebut.
“Bagaimana Medan mau cantik, jika rakyat miskin harus didandani seperti itu baru diberi bantuan. Mereka yang susah harus diangkat marwahnya, agar tetap tersenyum menghadapi hidup,” harapnya. (Red)
